1. Sidang Putusan: Nasib Kerjasama 714 Hektare yang Terbengkalai
Medan Bicara Sidang Putusan Mantan Ketua Puskopkar A Bukit Barisan, Kolonel (Purn) Igit Donolego, menghadapi vonis di Pengadilan Tinggi Militer I Medan terkait dugaan penipuan dan penggelapan dalam pengelolaan lahan sawit seluas 714 hektare.
Kasus ini menyeret nama PT. Poly Kartika Sejahtera (PKS) yang digawangi Santo Sumono sebagai mitra. Hubungan kerjasama yang berlangsung sejak 1993 itu kini retak, menyisakan sengketa hukum bernilai miliaran rupiah.
2. Sidang Putusan Purnawirawan: Dari Sawit ke Meja Hijau
Pengadilan Tinggi Militer I Medan hari ini menjadi saksi bisu drama hukum yang melibatkan eks pejabat militer, Kolonel (Purn) Igit Donolego. Tuduhan penipuan dan penggelapan terhadapnya bukan perkara kecil, sebab menyangkut aset perkebunan kelapa sawit senilai puluhan miliar rupiah.
Sejak 1993, kerjasama bisnis berjalan mulus. Namun konflik mulai muncul tahun 2017 saat isu pendirian pangkalan militer mencuat.Publik menanti, apakah hukum militer bisa bersikap netral dalam perkara yang sarat kepentingan ini?
Baca Juga: Mayat Pria Berusia 40 Tahun Ditemukan di Pinggir Pohon Karet, Polisi Duga Korban Tabrak Lari
3. Analisis: Bisnis, Militer, dan Celah Hukum dalam Kasus Puskopkar A BB
Di balik konflik hukum yang melibatkan Kolonel (Purn) Igit Donolego dan Santo Sumono, terselip pelajaran penting tentang lemahnya regulasi kerjasama antara koperasi militer dan mitra sipil.
Dalam sengketa ini, muncul pertanyaan besar: Apakah struktur koperasi militer terlindungi dari kewajiban bisnis sipil?
Jika putusan membebaskan terdakwa, maka akan menjadi preseden hukum serius bagi mitra-mitra sipil yang menjalin kerja sama dengan koperasi berbasis militer di Indonesia.
4. Sidang Putusan: “Saya Didepak Sebelum Ganti Rugi Diberi”
Santo Sumono, pengusaha yang sejak 1993 bermitra dengan Puskopkar A BB, akhirnya angkat bicara.
“Seharusnya Februari 2020 itu sudah selesai. Dari nilai audit Rp 46 miliar, negosiasi terakhir hanya menyisakan angka Rp 20 miliar untuknya. Itu pun belum cair.
5. Dari Lahan Sawit ke Pengadilan Militer: Jejak Panjang Konflik Investasi
Lahan sawit 714 hektare di Desa Sei Tuan, Deli Serdang, menjadi saksi bisu kisah panjang kerjasama bisnis militer-sipil.
Proses bisnis yang dulunya berbagi saham—60:40 antara Santo dan Puskopkar—berubah menjadi 55:45 pasca addendum 2015. Namun, pemutusan sepihak dan gugatan di pengadilan membuktikan rapuhnya dasar kepercayaan bisnis tersebut.
