Dihuni Nama nama Besar Ini 5 Tugas Utama Komisi Reformasi Polri yang Dibentuk Presiden Prabowo
Medan Bicara — Dihuni Nama nama Besar Presiden Prabowo Subianto resmi melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Jumat, 7 November 2025, di Istana Merdeka, Jakarta. Komisi ini dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie dan diisi oleh sejumlah tokoh senior, termasuk mantan Kapolri, pakar hukum serta unsur sipil.
Selain menterjemahkan harapan publik akan reformasi institusi kepolisian, Komisi ini diberikan tugas-utama yang cukup luas dan strategis. Berikut lima tugas pokoknya:
1. Mengkaji kedudukan, tugas, wewenang dan fungsi Polri
Komisi ditugaskan untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur kelembagaan Polri: bagaimana tugas Polri dijalankan, wewenang yang ada, fungsi yang berlaku, serta ruang lingkup institusionalnya — berdasar arahan bahwa tugas, wewenang, kedudukan dan ruang lingkup Polri akan dikaji ulang.
2. Merumuskan rekomendasi kebijakan reformasi
Setelah kajian, komisi wajib menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret untuk reformasi institusi Polri. Presiden Prabowo memerintahkan agar komisi memberi laporan dan rekomendasi secara berkala.
Baca Juga: Bayi Ditemukan Tewas di Medan Polonia Mayatnya Dibuang dalam Ransel
3. Memastikan proses berlangsung secara terbuka dan melibatkan publik
Komisi tidak hanya bekerja di ruang tertutup, tapi didorong untuk terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengumpulan aspirasi.
4. Mengevaluasi sistem pengawasan, akuntabilitas dan budaya kerja Polri
Reformasi bukan hanya persoalan struktur, tetapi juga budaya kerja—termasuk transparansi, akuntabilitas, efektivitas penegakan hukum, dan penguatan sistem pengawasan internal serta eksternal.
5. Menjadi basis untuk revisi regulasi dan undang-undang terkait Polri
Hasil kerja komisi diharapkan menjadi dasar bagi revisi tahan regulasi — termasuk kemungkinan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri guna menyesuaikan dengan konteks saat ini.
Dihuni Nama nama Besar Mengapa ini penting?
Reformasi institusi kepolisian telah lama menjadi tuntutan publik, terutama terkait profesionalisme, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan hadirnya tokoh-senior seperti Jimly Asshiddiqie dan mantan Kapolri dalam komisi, harapan publik makin besar bahwa perubahan nyata bisa tercapai.
Presiden Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa “komisi ini tugas utamanya adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara … untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan.”
Dihuni Nama nama Besar Tantangan ke depan
Walaupun tugas telah jelas, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi:
Waktu: komisi menargetkan laporan awal dalam 3 bulan
Keterlibatan berbagai pihak: agar hasil kajian tidak hanya bersifat teoretis, melainkan aplikatif di lapangan
