1. Tender Proyek Miliaran Dua Perusahaan Menang Tender Berulang, Proyek Miliaran di Siantar Dipertanyakan
Medan Bicara Tender Proyek Miliaran Sejumlah proyek konstruksi bernilai miliaran rupiah di Kota Pematangsiantar dilaporkan dimenangkan berulang kali oleh dua perusahaan yang sama, memicu sorotan publik dan timbul pertanyaan mengenai integritas proses tender.
Salah satunya adalah pembangunan kantor DPRD yang menelan anggaran Rp 6,5 miliar, dikerjakan oleh CV Bukit Sion dengan supervisi CV Perca Bangun Persada. Transparansi pengadaan dipertanyakan karena informasi proyek sulit diakses masyarakat, sementara pengawasan lapangan dinilai lemah. KPKU meminta audit independen terkait sistem tender tersebut
Praktik “tender monopoli” semacam ini diduga mengabaikan prinsip persaingan sehat dan patut dicurigai adanya kolusi — terutama jika dua perusahaan yang sama muncul sebagai pemenang pada proyek berbeda dalam skala besar.
2. Analisis Pengamat: KPPU Sumut Soroti Potensi Persekongkolan dalam Tender Siantar
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) wilayah Sumatera Utara memberi peringatan agar Pemko Siantar mewaspadai fenomena perusahaan lokal yang sering menang tender lewat nama berbeda. Modus ini biasanya dipadu dengan kerja sama “pinjam nama perusahaan” atau akta perubahan untuk menyamarkan identitas tender winner
Menurut Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, praktik seperti ini membuat pelaku usaha lokal lain tidak bisa berkembang. Ia menyarankan agar jika memang menginginkan transfer ilmu ke pelaku lokal, sebaiknya pemenang ditugaskan untuk membuka subkontrak, bukan menggantikan sepenuhnya tender tersebut
Baca Juga: Berton Makanan dan Air tak Bisa Masuk Gaza, Kelaparan Mencengkram Perut Anak-anak, 10 Orang Tewas
3. Sudut Pengusaha Lokal: “Kami Salah Satu Penawar, Tapi Tak Pernah Dilirik”
Beberapa pengusaha lokal mengaku frustrasi karena meskipun ikut serta dalam tender proyek besar seperti pembangunan gedung DPRD senilai miliaran, nama mereka tidak pernah diumumkan sebagai pemenang. Salah satu kontraktor menyebut:
“Kami merasa tidak pernah benar-benar dilirik. Dua perusahaan ini sudah terlalu familiar di proyek-proyek Siantar kelas besar” — ungkap seorang pelaku usaha kontraktor lokal saat ditemui wartawan.
Kekecewaan mereka juga muncul karena papan penanda proyek di lokasi sering hanya menyebut nama perusahaan pemenang, tanpa nama subkontraktor lokal.
4. Tender Proyek Miliaran Ambang Prosedur Talal?
Dari sisi administrasi, lembaga mitra pengawasan menyoroti lemahnya keterbukaan informasi dalam proyek-proyek APBD. Misalnya, gedung DPRD senilai Rp6,5 miliar tak bisa diakses publik, dan pengawas lapangan tidak pernah terlihat aktif di lokasi proyek
Dinas terkait diharapkan memperbaiki mekanisme pengawasan, membuka akses informasi publik melalui LPSE, serta memastikan bahwa Pokja yang menilai tender mematuhi prinsip kehandalan teknis dan profesionalisme.
5. Ringkasan Inti: Masalah & Rekomendasi
| Aspek | Temuan | Rekomendasi Pengamat / KPPU |
|---|---|---|
| Perusahaan pemenang berulang | Dua perusahaan menang tender proyek besar secara berkali-kali | Investigasi potensi kolusi atau pinjam perusahaan |
| Transparansi lemah | Informasi proyek sulit diakses publik dan papan proyek tertutup | Akses data LPSE terbuka dan pengawasan publik |
| Pengawasan teknis minim | Konsultan pengawas jarang terlihat atau bermasalah pekerjaan | Tingkatkan pengawasan di lapangan |
| Dampak terhadap kompetisi lokal | Pengusaha lain sulit bersaing; seolah pasar tertutup | Bentuk subkontrak dan pelatihan kolaboratif |
6. Tender Proyek Miliaran “Banting harga dan kolusi tender adalah cerminan buruk sistem lelang”
Pengamat pengadaan publik berpendapat, sebagian perusahaan memenangkan tender berulang dengan strategi “banting harga” — tapi kemudian mengabaikan kualitas serta reputation perusahaan. Kekurangannya sering ditemukan saat masa konstruksi atau pengawasan lapangan, yang berujung pada potensi kerugian negara
Selain itu, dugaan kolusi lewat gunakan perusahaan lokal bergantian mengindikasikan struktur tender yang perlu distandarisasi ulang untuk mencegah monopoli dan memperluas peluang persaingan sehat.
Kesimpulan
Fenomena dua perusahaan yang menang tender proyek miliaran di Pematangsiantar secara berulang menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas sistem pengadaan daerah. KPPU dan pengamat menyarankan audit independen dan audit sistem tender, pengawasan lebih ketat, serta keterbukaan informasi kepada publik.
